Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pengembangan infrastruktur AI tidak bisa hanya dilihat sebagai agenda transformasi digital, tetapi juga berkaitan dengan energi, industri, pembiayaan, dan tata kelola.
“Infrastruktur AI yang bertanggung jawab bukan hanya menjadi agenda digital, tetapi juga merupakan agenda energi, agenda industri, agenda pembiayaan, dan agenda tata kelola,” ujar Nezar Patria dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, dikutip Jumat (9/10/2026).
Advertisement
Nezar menyampaikan Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pengembangan AI di kawasan berkat posisi strategis, pertumbuhan ekonomi digital, dan ketersediaan talenta digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kapasitas operasional pusat data Indonesia telah mencapai 580 megawatt (MW). Selain itu, terdapat tambahan kapasitas sebesar 1,3 gigawatt (GW) dalam pipeline investasi, dengan potensi investasi diperkirakan mencapai US$ 15 miliar hingga US$ 20 miliar atau kurang lebih Rp 357 triliun (estimasi kurs Rp 17.894 per dolar AS).
Pengembangan AI Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
Besarnya potensi investasi infrastruktur AI perlu diikuti upaya memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi lokasi pembangunan pusat data, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Indonesia perlu lebih dari sekadar menjadi lokasi pembangunan infrastruktur AI. Pertumbuhan ini harus mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Nezar.
Peluang dan tantangan tersebut dibahas dalam sesi tematik Tony Blair Institute for Global Change (TBI) bertajuk Powering Responsible AI: Adaptive Policies, Innovative Technology and Sustainable Financing pada hari pertama ISF 2026.
Forum ini mempertemukan pemerintah, investor, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas kesiapan infrastruktur AI sekaligus strategi menarik investasi yang memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.
Diskusi menghadirkan sejumlah panelis, antara lain Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan, Managing Director & Head of Coverage Standard Chartered Indonesia Amit Verma, serta Principal Digital Transformation Specialist ADB Yonee Jeong.
Turut hadir Head of AI & Innovation TBI APAC dan Wakil Ketua Bidang Ekosistem Digital KADIN Indonesia Noudhy Valdryno.
Advertisement
Tata Kelola Infrastruktur AI Perlu Disiapkan Sejak Dini
TBI melanjutkan pembahasan melalui diskusi tertutup yang melibatkan 30 pimpinan dari kementerian dan lembaga, perusahaan teknologi, sektor energi dan mineral, asosiasi bisnis, masyarakat sipil, serta lembaga pemikir.
Diskusi bertajuk Membangun Infrastruktur AI yang Bertanggung Jawab untuk Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Inklusif digelar berdasarkan Chatham House Rule, yang memungkinkan peserta bertukar pandangan secara terbuka tanpa mengungkap identitas atau afiliasi pembicara di luar forum.
Country Director TBI Indonesia, Abetnego Tarigan, menilai pesatnya adopsi AI membuka peluang besar bagi Indonesia. Namun, manfaatnya perlu dirancang agar dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Abetnego juga mengingatkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sektor sawit dan mineral menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat membutuhkan proses dan waktu.
Menurut dia, pertumbuhan infrastruktur AI akan bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari energi hingga industri dan hilirisasi. Karena itu, kesiapan regulasi dan kolaborasi lintas sektor perlu dibangun sejak awal agar perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi dan sosial.
Forum lintas pemangku kepentingan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan perspektif dan mengidentifikasi peluang kerja sama dalam membangun ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
